The Basic Principles Of agus joko pramono
The Basic Principles Of agus joko pramono
Blog Article
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
The state’s losses calculated by the BPK should be genuine and definite, including asset reduction, money, or state’s securities, he mentioned, adding that the board did not determine the state’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme check and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
"Memang banyak yang skeptis masalah waktu ini. Meskipun waktu saya singkat, tapi saya sudah mengerti cara dan sistem kerja di sini sehingga saya dapat lebih velocity-up
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
SBY, dalam wawancara dengan Marcus Mietzner tahun 2014, mengungkap bagaimana koalisi besar mengurangi kekhawatirannya terhadap ketidakstabilan dan pertentangan politik.
Tes ini merupakan tahap lanjutan setelah puluhan peserta lulus dari seleksi profile evaluation yang diumumkan oleh panitia seleksi KPK pekan lalu.
untuk mengumpulkan informasi dari negara-negara peserta HLPF yang berpartisipasi melakukan VNR pada tahun 2023. VNR pada prinsipnya menggambarkan pencapaian suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Konten sponsor more info pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu software atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Through his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation on the SDGs.
Even though as the Board Member II, he undertook the condition financial management and accountability, specifically in the field of economy and national enhancement preparing.
; dan (3) reviu dilakukan sebelum laporan VNR diterbitkan, sehingga untuk mendapatkan dukungan pemerintah, BPK secara intensif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan reviu atas VNR dan laporan VNR selesai tepat waktu serta untuk memitigasi risiko validitas data.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Verify and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.